LBH Bang Japar : MAKAR DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

LBH Bang Japar : MAKAR DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

MAKAR DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

1. PENGERTIAN MAKAR

A. Menurut Terminologi Al-Qur’an
Secara etimologis, kata “makar’ yang tengah marak digunakan sehubungan dengan adanya momentum pemilihan presiden 2019 merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa Arab yang bermakna خدع (tipu muslihat / tipu daya). Kata makar ini telah digunakan sejak 1400 tahun yang lalu dalam Al-Qur’an. Allah SWT dalam firman-Nya menggunakan kata makar ini dalam beberapa ayat:
ALLAH SWT berfirman:
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. (Ali imran 54).
Para ulama bersepakat dan mengatakan bahwa pada kalimat kedua tidaklah patut diartikan bahwa Allah melakukan makar, karena perbuatan makar adalah buruk. Para ulama bersepakat bahwa maknanya adalah جازاه على مكرهم (ALLAH SWT membalas makar mereka).
Arti makar yang disebutkan di sini hanya dipakai oleh orang-orang yang berbuat makar yang bermaksud buruk.Sedangkan, makar yang dihubungkan kepada Allah adalah untuk menimpakan balasan/adzab kepada orang-orang yang berbuat berbuat makar (Qs.An-Naml [27] :50), membela rasul-Nya dan memberi kemenangan pada agama-Nya (Qs. Al-Anfāl [8] :30), dan juga menyelamatkan nabi-Nya dari orang-orang yang berbuat makar (Qs. Ali Imrān [3] : 54).
Dalam istilah Islam, makar ialah suatu tipudaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau kelompok tertentu untuk menghancurkan kebenaran. Tipu daya ini bisa dilakukan dengan cara menyebarkan isu-isu, fitnah, dan dengan melakukan kekacauan. Ada juga yang mengartikan dengan memalingkan orang lain dari apa yang dikehendakinya dengan tipuan akal busuk.

B. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Menurut Ahli
Setelah melalui penyerapan, kata makar pada perkembangannya mengalami perluasan makna sehingga tidak hanya terbatas pada pengertian awalnya dalam Bahasa arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata makar berarti tiga hal yakni: (1) akal busuk, tipu muslihat; (2) perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Dr. Mudzakir, SH memberikan pengertian makar sebagai suatu tindakan yang membuat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai undang-undang.

Terlepas dari pengertian makar secara etimologis di atas, sebagai masyarakat hukum, bangsa Indonesia terikat dengan pengertian dan ruang lingkup makar yang diberikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).Dalam KUHP, makar dikategorikan dan diletakkan dalam Buku Kedua Bab I tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan dijabarkan pada Pasal 87, Pasal 104 sampai dengan Pasal 129.

C. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Meski memang makar merupakan salah satu perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun definisi dari makar itu sendiri tidak diberikan dan dalam beberapa pasal hanya dirumuskan tujuan dan hukuman yang diancamkan. Sebagaimana terdapat pada pasal-pasal berikut:
Pasal 104
Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105
Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.

Pasal 106
Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108
(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 109
Pasal iani ditiadakan berdasarkan S. 1930 No. 31.

Pasal 110
(1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
(2) (2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan: 1. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; 2. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atua orang lain; 3. memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan; 4. mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain; 5. berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan. (3). Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat dirampas. (4) Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum. (5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

Pasal 111
(1) Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatann permufakatan atua perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atua pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 111 bis
(1) Dengan pidana penjara paling lama enam tahun diancam:
1. barang siapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia, dengan maksud untuk menggerakan orang atau badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintah, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atua menjanjikan atau memberi bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah;
2. barang siapa memaksudkan suatu benda yang dapat digunakan untuk memberi bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat untuk memnduga bahwa benda tersebut akan dipergunakan untuk perbuatan tersebut;
3. orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah, sedangkan diketahuinya atau ada alasan baginya untuk menduga bahwa benda itu akan dipergunakan untuk perbuatan tersebut atau benda itu atau barang lainsebagai penggantinya, dimaksudkan dengan tujuan tersebut atau untuk untuk diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau benda yang berkedudukan di luar Indonesia.
(2) Benda-benda yang dengan mana atau yang ada hubungan dengan ayat 1 ke-2 dan ke-3 yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Pasal 112
Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan- keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 113
(1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yangisinya, bentuknya atau susunanya benda- benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 114
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-surat atau benda- benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya atau seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 115
Barang siapa melihat atua membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduganya bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamongh praja, dalam hal benda-benda itu ke tangannya, diancam dengan pidana penjara palling lama tiga tahun.
Pasal 116
Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana diamksud dalam pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Pasal 117
Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa tanpa wenang.
1. dengan sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan biasa;
2. dengan sengaja memasuki daerah, yang oleh Presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang;
3. dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mangangkut gambat potret atau gambar tangan maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti tersebut dalam pasal ke-2, beserta segala sesuatu yang ada disitu.

Pasal 118
Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sembilan ribu rupiah, barang siapa tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara.

Pasal 119
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun:
1. barang siapa memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, padahal tidak wenang untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesin, atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau sesuatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara;
2. barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya behawa dengan cara apapun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat seperti tersebut pada butir ke-1.

Pasal 120
Jika kejahatan tersebut pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal curang seperti penyesatan, menyamakan, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat lipat dua.
Pasal 121
Barang siapa ditugaskan pemerintah untuk berunding dengan suatu negara asing, dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 122
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. barang siapa dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara, atau dengan sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah, khusus untuk mempertahankan kenbetralan tersebut;
2. barang siapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara.

Pasal 123
Seorang warga negara Indonesia yang dengan suka rela masuk tentara negara asing, pada hal ia mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan negara Indonesaia, atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, denga pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 124
(1) Barang siapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
(2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun jika si pembuat:
1. memberitahukan atau memberikan kepada musuh peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara;
2. menjadi mata-mata musuh, atau memberikan pondokan kepadanya.
(3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:
1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang;
2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.

Pasal 125
Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 124, diancam dengan pidana paling lama enam tahun.

Pasal 126
Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa dalam masa perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh, dengan sengaja:
1. memberikan pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan diri;
2. menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk negara.

Pasal 127
(1) Barang siapa dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa diserahi mengawasi penyerahan barang-barang, membiarkan tipu muslihat itu.

Pasal 128
(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 104, dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-5.
(2) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal-pasal 106-108, 110-125, dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3. (3) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 127, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencarian yang dijalankannya ketika melakukan kejahatan itu, dicabut hak- hak berdasarkan pasal 35 no. 1-4, dan dapat diperintahkan
(3) supaya putusan hakim diumumkan.

Pasal 129
Pidana-pidana yang berdasarkan terhadap perbuatan-perbuatan dalam pasal-pasal 124- 127, diterapkan jika salah satu perbuatan dilakukan terhadap atua bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama.

2. PENGKAJIAN MAKAR BERDASARKAN TERMINOLOGI AL-QUR’AN DAN UNDANG-UNDANG KITAB HUKUM PIDANA

Ketiadaan definisi makar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, memicu berbagai spekulasi yang muncul terkait pengertian makar tersebut. Ada pihak yang menarik pengertian makar menurut arti bahasa Arab yakni …… namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa kata makar tidaklah tepat sebab jika dirunut dari KUHP asli (versi bahasa Belanda) kata yang digunakan dalam KUHP asli adalah “aanslag” yang padanannya dalam bahasa Indonesia berarti “serangan”.
Selanjutnya, pada bahasa ini akan dilakukan kajian berdasarkan kedua pendapat tersebut dengan hanya menggunakan Pasal 104 sebaga sampel.
Pasal 104
Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa kata “makar” berasal dari bahasa Arab yang artinya “tipu muslihat / tipu daya” maka jika kata “tipu muslihat / tipu daya” diintegrasikan pada Pasal 104 akan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104
tipu muslihat / tipu daya dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan Memori van Toelichting (MvT) kata Makar dalam KUHP bahasa Indonesia berasal dari kata aanslag (KUHP asli bahasa Arab) yang artinya serangan yang kemudian berubah (dalam KUHP terjemahan bahasa Indonesia) menjadi makar (berasal dari Bahasa arab). Tidak diketahui sebab pergeseran makna itu. Dikatan pergesan karena padanan aangslag adalah serangan sedangkan makar adalah siasat buruk / strategi buruk. Serangan merupakan perbuatan fisik sedangkan siasat baru terbatas wacana, pemikiran, dsb.
Mengingat KUHP berasal dari bahasa Belanda maka jikalau Pasal 104 berasal dari kata aanslag (jikalau tidak ada pergesan makna) maka seharusnya bunyi norma pasalnya adalah sbb:
Serangan dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pengertian “dengan maksud” dalam KUHP dalam hukum terbagi dalam 3 pengertian:
1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis).

Sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti; Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu

3. SAAT TIMBULNYA MAKAR
Pada Pasal 87 dan Pasal 53 disebutkan mengenai saat timbulnya makar sbb:

Pasal 87
Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.
Kutip bunyi pasal 53
Pasal 53
(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Berdasarkan pasal 87 jo. 53 KUHP tersebut di atas, maka makar dibatasai dengan ketentuan yang sangat menekan dan menghilangkan kepastian hukum. Karena hukum pidana mengatur perbuatan sedangkan belum sampai pada adanya perbuatan tetapi sudah menjadi s uatu tindak pidana.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka benang merah penggantian kata aanslag menjadi makar adalah kadaan dimana dijelaskan sebagaiman dijelaskan dalam Pasal 87 jo. Pasal 53 di atas.
Kajian atas definisi makar selanjutnya menjadi relevan dalam hal keterhubungan pasal – pasal makar tersebut dengan pasal-pasal lainnya dan terhadap ide besar disusunnya KUHP itu sendiri yakni bahwa tidak tepat apabila arti kata makar yang berasal dari bahasa arab digunakan dalam untuk mengartikan kata makar. Hal ini terlihat dari misalnya hubungan antara pasal 104, 87 dan Pasal 53 di atas. Selain itu, dalam KUHP yang diatur adalah tindakan sedangkan apabila diartikan menurut arti bahasa Arab, maka bukan merupakan suatu tindakan. Berbeda dengan niat yang dirumuskan dalam Pasal 53 mengenai percobaan, itupun dengan mensyaratkan adanya tindakan permulaan.

4. PERBANDINGAN PENGERTIAN MAKAR DI ATAS DENGAN PENDAPAT PARA AHLI YANG TENGAH RAMAI DI MEDSOS

a. Pendapat Prof Mahfud MD
Menanggapi ini mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan gerakan atau tagar #2019Ganti Presiden konstitusional, tidak melanggar hukum dan bukan merupakan makar. Menurutnya, makar diatur dalam KUHP, Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 yang berbentuk tiga hal yakni:
1. Melakukan perampasan kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden
2. Melakukan permufakatan jahat untuk merampas kemerdekan Presiden dan Wakil Presiden
3. Mengganti ideologi Negara

Namun menurutnya pelanggaran hukum berpotensi terjadi di ranah bawah (pendukung), misalnya persekusi saling tuding, memaksa orang membuka baju bertagar ganti presiden dan lain sebagainya. Persekusi inilah yang merupakan perbuatan melanggar hukum.“Kalau diboncengi tindakan melanggar hukum ya harus ditindak.Yang dianggap melanggar hukum karena menimbulkan suasana panas di kalangan pendukung di bawah. Itulah yang harus diantisipasi.Masyarakat sipil dengan alasan apapun tidak dibenarkan melakukan tindakan persekusi. Jika terjadi, maka ini merupakan pelanggaran hukum”. Lebih lanjut ia menambahkan, “mungkin pula pelanggaran hukum dapat muncul di dalam isi pidato-pidato dalam kaitannya dengan tagar tersebut. Namun, soal pesan tagar #2019 ganti presiden itu sendiri tidak melanggar hukum.
(sumber: http://aceh.tribunnews.com/2018/09/04/disebut-makar-begini-tanggapan-mahfud-md-mengenai-2019gantipresiden).

b. Pendapat Prof. Jimly Asshiddiqie
Tidak banyak yang dijelaskan oleh senior Mahfud MD ini, tanggapannya atas kisruh makar ini hanya dapat dilihat dari jawabannya atas pertanyaan seseorang di akun twitter miliknya. Meski singkat, hal penting ia sampaikan ialah bahwa tidak terdapat pelanggaran hukum atas isi dan pesan tagar #2019 ganti presiden. Akan tetapi, yang disayangkan ialah bahwa secara tidak langsung ia membenarkan tindakan persekusi serta tindakan anarki lainnya sebatas bentuk ekspresi wajar dari pendukung Presiden Jokowi.

c. Pendapat Fritz Edward Siregar (Komisioner Badan Pengawas Pemilu)
Penjelasan terkait dengan tudingan pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran pemilu diberikan oleh Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar. Ia menuturkan pada tagar #t2019 Ganti Presiden tidak terjadi pelanggaran pemilu. Dengan jelas ia menyatakan “ini bagian dari kebebasan berbicara”
(sumber: https://www.liputan6.com/pilpres/read/3629930/bawaslu-sebut-gerakan-2019-ganti-presiden-bukan-pelanggaran-kampanye)

d. Pendapat Wahyu Setiawan (Komisioner Komisi Pemilihan Umum)
Pendapat senada diberikan oleh Komisioner KPU Wahyu Setiawan menanggai tudingan pelanggaran pemilu (pada masa belum diumumkannya calon Presiden dan Wakil Presiden dari kedua kubu).Wahyumenyatakan deklarasi #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode atau sejenisnya tidak termasuk kampanye di luar jadwal. Menurutnya, kedua tagar tersebut bukan termasuk media atau metode kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 24 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam peraturan itu, lanjut wahyu, ada beberapa metode kampanye, di antaranya pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, dan rapat umum dan kedua tagar ini tidak termasuk dalam salah satu kelompok metode tersebut.

(sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180827153610-32-325226/kpu-2019gantipresiden-dan-jokowi2periode-bukan-kampanye).

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply