Jakarta – Banyak kiprah organisasi masyarakat yang ikut andil dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, baik organisasi kemasyarakatan yang lahir sebelum kemerdekaan maupun organisasi kemasyarakatan yang lahir setelah kemerdekaan.
Demikian yang disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Drs. Taufan Bakri dalam acara seminar simposium Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Provinsi DKI Jakarta di Hotel Puncak , pada 18 – 21 September 2018.
Taufan berharap organisasi kemasyarakatan yang ada dapat memberikan peran dan fungsi organisasinya serta membantu Pemda memberikan penyadaran akan pentingnya membangun dan pengelolaan ormas melalui kaidah organisasi masyarakat yang sehat.
“Kami berharap organisasi kemasyarakatan memberikan peran dan fungsinya terhadap pemda dengan kaidah yang sehat,” kata Taufan dalam sambutannya, Selasa (18/9/2018)
Ia menjelaskan selain itu juga sebagai organisasi nirlaba yang demokratis profesional, mandiri, transparan dan akuntabel sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Bab (3) Pasal (5) bahwasanya tujuan organisasi kemasyarakatan yaitu: Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup di masyarakat. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Melestarikan SDA dan lingkungan hidup. Mengembangkan kesetiakawanan sosial dan gotong royong dan toleransi serta menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga mewujudkan tujuan Negara.
“Ada beberapa hal kerawanan bagi organisasi kemasyarakatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama di era demokrasi saat ini seperti gangguan kamtibnas, kamnas merongrong DPT kedaulatan NKRI serta meredakan konflik di masyarakat yang mengarah pada konflik SARA,” katanya.
Ia menambahkan di bidang ideologi bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan berkembang etno nasionalisme atas nama agama dan Etnis serta berkembangnya paham-paham yang telah mencederai nilai-nilai Pancasila.
Di bidang politik, permasalahan dalam persiapan pelaksanaan Pemilu serentak menyimpan potensi konflik politik di tengah Iklim demokrasi saat ini yang diwarnai euforia akan keterbukaan dan kebebasan.
“Masyarakat dan elit politik agar tidak terjebak dalam pertarungan kepentingan yang kian jauh dari tujuan awalnya, situasi ini yang justru dapat menjadi suatu ancaman bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Di bidang ekonomi, seperti kesenjangan ekonomi, eksplorasi pengendalian terhadap sumber daya alam, serta permasalahan lahan/tanah juga memberikan kontribusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di negara kita.
Di bidang sosial budaya, belum lama ini kasus yang terjadi di berbagai daerah jelas-jelas telah mencoreng wibawa bangsa Indonesia.
Sementara di bidang Keamanan Dalam Negeri, permasalahan diwilayah perbatasan, 6 sengketa lahan dan separatisme dan pemilu serentak masih menjadi potensi ancaman bagi keamanan dalam negeri.
Pada kesempatan itu Taufan menyampaikan bahwasanya ada banyak organisasi kemasyarakatan/LSM di Provinsi DKI Jakarta yang berperan penting dalam pembangunan daerah dan berharap dapat menjadi yang memberikan kebaikan.
Bang Japar diberikan kesempatam untuk kembali mengutus anggotanya untuk belajar, kali ini Danwil Jakut Bang Jalilu, Humas Komwil Jaktim Sayyed Abdul Qadir (Habib Iwan Al Habsyi) dan Benwil Jakbar Mpok Rya.
